Asas Presbiterial Sinodal GPIB

Asas Presbiterial Sinodal GPIB

(Berdasarkan buku Bahtera Guna Dharma GPIB oleh Pnt. S.W. Lontoh

dan Pdt. Hallie Jonathans, 2014)

Oleh Vik. Gloria Nathalia Kansil

                Di dalam GPIB terhimpun berbagai suku, latar belakang, bahasa dan kebudayaan. Oleh karena itu keesaan merupakan salah satu tugas Gerejawi di tengah konteks multikultural tersebut. Tersebar luas di bagian Barat dan Tengah wilayah waktu Indonesia, GPIB tentu saja tidak akan membiarkan jemaat-jemaatnya mengambil kebijakan sendiri. Dalam penghayatan akan keesaan itu, maka GPIB dalam struktur organisasinya menetapkan sebuah asas kooperatif, asas yang hidup dan mengikat, presbiterial sinodal. Asas ini membawa para pejabat gereja untuk menyelenggarakan tugas dan panggilan Gereja dalam kebersamaan dengan seluruh warga gerejanya. Asas ini tidak hanya dijalankan sebagai sebuah sistem pengaturan dalam jemaat, melainkan sebuah mekanisme perjalanan gereja dalam ketaatannya kepada Tuhannya di tengah dunia, diatur oleh para pejabat (presbiter) yang menampung segala aspirasi dan kehendak warga jemaat dalam menyelenggarakan panggilan dan tanggung jawabnya sebagai Gereja Tuhan.[1]

Latar belakang pengurusan ini adalah berdasarkan ajaran Alkitab, lebih tepatnya diambil dari Kisah Para Rasul 15, dimana para rasul berkumpul untuk membicarakan beberapa masalah yang timbul  dalam jemaat. Asas ini kemudian diikuti dan dijabarkan secara operasional oleh ajaran Calvin. Struktur presbiterial berarti segala tanggung jawab dari seluruh kegiatan terletak atas pundak para presbiter yakni diaken, penatua dan pendeta. Tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan dalam semangat berjalan bersama (sun-hodos), yaitu merencanakan bersama, melakukan bersama dan bersama-sama bertanggung jawab demi mencapai tujuan bersama.

Pola ini telah membawa GPIB pada cara dan sistem pengambilan keputusan oleh para presbiter. Hal ini juga berarti bahwa ada kewenangan dalam persidangan-persidangan di tingkat sinodal maupun jemaat. Persidangan Sinode dibedakan dengan Sidang Majelis Jemaat. Dengan demikian, asas presbiterial sinodal menghilangkan kesan bahwa hanya pejabat gerejalah yang menentukan kebijakan-kebijakan gereja. Justru pengambilan kebijakan melalui persidangan-persidangan inilah para presbiter dilihat sebagai orang yang paling mengetahui apa yang menjadi masalah di jemaatnya. Tugas para presbiter ialah datang berkumpul untuk membicarakan dan mencari jalan keluar sambil mengarahkan jemaat kepada perspektif yang sesuai dalam pelayanan gereja di tengah dunia ini.[2]

 


[1] S.W. Lontoh, Hallie Jonathans, Bahtera Guna Dharma GPIB, (2014, Jakarta: BPK Gunung Mulia), hlm. 111.

[2] Ibid., hlm. 114.

Arsip

Pengguna baru

  • telcosalivan
  • MichaelClind
  • Davidsob
  • CurtisDox
  • addiecr16

Login Form